Home » » Ciamis Mall Langgar Keppres, Bupati Harus Turun Tangan

Ciamis Mall Langgar Keppres, Bupati Harus Turun Tangan

Written By yun ciamis on 18 October 2012 | 1:08 AM

ciamiszone.com :
CIAMIS,- Pembukaan pasar modern Ciamis Mall (Cimall) di Pusat Kota Ciamis masih menyisakan masalah, sejumlah elemen masyarakat menyayangkan tidak adanya tindakan tegas dari Bupati Ciamis, H. Engkon Komara atas keberadaan pasar modern yang menempati lahan eks Bioskop Pusaka tersebut yang belakangan disinyalir melanggar Kepres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dalam Kepres tersebut terutama BAB II Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 Ayat 1 huruf C mengamanatkan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
Tapi kenyataannya, sampai saat ini setelah Cimall dibuka resmi oleh Bupati Ciamis, beberapa bulan lalu ternyata Cimall masih menggunakan fasilitas umum parkir Taman Raflesia yang saat ini dikelola Dinas Ciptakarya.
Selain pelanggaran Kepres, Cimall juga tidak mengindahkan rekomendasi Dinas Ciptakarya Kab. Ciamis dalam hal pembongkaran ruas trotoar yang seharusnya dikembalikan kesemula untuk digunakan sebagai sarana pejalan kaki tapi justru kini digunakan untuk areal parkir. Padahal trotoar tersebut adalah asset Kabupaten Ciamis yang pembangunannya menggunakan dana APBD Ciamis.
Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Ciamis, Agus Kurnia menegaskan, pihaknya berharap pengelola Cimall segera merealisasikan apa yang diamanatkan dalam rekomendasi beberapa dinas teknis, baik Dishub dalam hal Amdallalin (Analisis dampak lingkungan lalulintas), Ciptakarya (rehabilitasi trotoar untuk pejalan kaki) atau pun rekomendasi Dinas Perindag terkait keterlibatan perajin atau pun pengusaha lokal untuk memasarkan produk-produk lokal Ciamis.
“Lembaga teknis harus segera mengevaluasi rekomendasi yang sempat diberikan kepada pengelola Cimall sebelum dimulainya pembangunan sehingga BPPT bisa mengeluarkan IMB saat itu. Karena jika adanya klausul dalam rekomendasi yang tidak diindahkan pengelola Cimall, bisa saja BPPT atas kebijakan Bupati Ciamis mencabut perijinan yang pernah dikeluarkannya,” katanya seraya mengakui, kasusnya sudah didepan mata tinggal bagaimana sikap Bupati Ciamis terhadap keberadaan Cimall tersebut.
“Dalam hal ini Bupati harus turun tangan karena secara kasap mata saja pelanggarannya sudah jelas, sementara pengelola Cimall sendiri harus segera merealisasikan rekomendasi lembaga teknis agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan, karena dikhawatirkan jika tidak menggubris maka massa yang akan turun ke jalan melakukan aksi,” tegasnya.
Sementara ditempat terpisah, Kepala BPPT (Badan Pengelola Perijinan Tepradu), Drs. Durachman sempat mengakui, perijinan yang dikeluarkannya bisa saja dicabut jika pengelola Cimall tidak menggubris apa yang diamanatkan dalam rekomendasi sejumlah lembaga teknis, namun hal itu harus berdasarkan evaluasi lembaga teknis yang dilaporkan ke BPPT.
“Jika hasil evaluasi lembaga teknis masih ditemukan adanya beberapa persyaratan yang belum direalisasikan, seperti tempat parkir dan trotoar maka BPPT akan menyerahkannya kepada Bupati Ciamis untuk mengambil langkah, apakah langsung dicabut ijinnya atau diberi kebijakan waktu untuk merealisaikan syarat yang belum dipenuhi,” kata Durachman.(cZ)***

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2017. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com