Home » , » Terapkan UU Unik, Warga Pangandaran Akan Pilih Bupati Ciamis?

Terapkan UU Unik, Warga Pangandaran Akan Pilih Bupati Ciamis?

Written By yun ciamis on 31 October 2012 | 4:19 PM

ciamiszone.com :
CIAMIS,- Meskipun sudah dipastikan Kab. Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui penetapan UU Pembentukan Kab. Pangandaran yang tinggal diundangkan melalui lembaran negara yang akan ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono tapi UU tersebut dipandang unik karena mengisyaratkan warga Pangandaran masih akan mengikuti Pemilu Legislatif yang digelar KPUD Ciamis.

“Tidak itu saja, mengacu pada UU unit tersebut, warga Pangandaran yang ada di 10 kecamatan juga masih akan mengikuti Pilkada Ciamis pada 2013 nanti. Ini yang menjadi pertanyaan dan harus dikoordinasikan kepada pembuat UU yaitu Komisi II DPRRI,” kata Iwan M. Ridwan, anggota Komisi II DPRD Ciamis yang juga legislator asal Dapil 4 wilayah Ciamis Selatan yang dipastikan masuk menjadi warga Kab. Pangandaran kepada ciamiszone Rabu (31/10/12).

Menurut Iwan, sebagai saksi sejarah dalam proses pembentukan Kab. Pangandaran melalui jalur legislative, UU Pembentukan Kab. Pangandaran dinilai unik karena warga sebuah kabupaten legislatornya ditetapkan melalui kabupaten lain, bahkan warga pun masih diikutkan dalam Pilkada kabupaten lain, dalam hal ini kabupaten induk.

“Ini yang menjadi pertanyaan, masa warga Kab, Pangandaran yang sudah diresmikan dan mempunyai Penjabat Bupati sendiri yang ditunjuk Gubernur harus ikut pada Pilkada kabupaten lain? Sebagai anggota dewan saya belum bisa menjawab pasti tentang pelaksanaan Pilkada tersebut, karena  harus ada jawaban yang jelas dari pembuat UU,” kata Iwan.

Diakuinya, jawaban dari Komisi II DPR-RI itu sangat diperlukan untuk kejelasan hak warga Pangandaran dalam Pilkada Ciamis, selanjutnya juga untuk kejelasan dalam penganggaran Pilkada Ciamis.

“Khusus untuk anggaran, apakah akan dianggarkan untuk 36 kecamtan atau 26 kecamatan?” katanya.

Menyinggung tahapan lainnya, Iwan tidak mempermasalahkan karena semuanya sudah jelas, mulai dari penetapan oleh DPR-RI paling lambat 30 hari harus sudah diundangkan, setelah itu paling lambat 9 bulan setelah pengundangan Kab. Pangandaran harus diresmikan sekaligus pelantikan Penjabat Bupatinya.

Setelah pelantikan, Penjabat Bupati Pangandaran bertanggungjawab terhadap pengaturan pengadaan mulai dari sekretariat kantor pemerintahan, kantor dewan, badan, dinas dan lembaga sesuai keperluan. Termasuk personelnya mulai camat, sekmat dan PNS lainnya harus sudah ada paling lambat 6 bulan setelah pelantikan penjabat.

Sementara penyerahan asset bergerak dan tidak bergerak, dokumen, arsip, BUMD dan utang pitungan paling lambat 3 tahun terhitung pelantikan harus sudah selesai.

“Semenara Pilkada Pangandaran harus dilaksanakan paling cepat dua tahun setelah pelantikan penjabat bupati, dan pengisian anggota DPRD dibentuk berdasarkan hasil pemilu 2014, ditetapkan paling lambat 4 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kab. Ciamis sebagai kabupaten induk. Sehingga dipastikan hasil Pemilu 2014 terdapat Pergantian Antar Waktu (PAW) besar-besaran di tubuh DPRD Kab. Ciamis karena dialihkan ke Kab. Pangandaran,” katanya.

Menurut Iwan, kemungkinan besar KPUD Ciamis akan memberlakukan 10 kecamatan di wilayah Kab. Pangandaran menjadi dua daerah pemilihan (Dapil) untuk memudahkan proses PAW nanti. (cZ-1)**

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2017. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com