Home » » Tugas Pertama BK, Bongkar Praktik Percaloan Proyek di Dewan

Tugas Pertama BK, Bongkar Praktik Percaloan Proyek di Dewan

Written By yun ciamis on 17 October 2012 | 11:57 PM


CIAMIS,- Dugaan praktik percaloan sejumlah proyek di Kab. Ciamis yang melibatkan anggota dewan diharapkan segera terbongkar dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Ciamis yang saat ini dalam proses pemilihan.
Namun, sikap kesan pesimis diperlihatkan oleh Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni yang mengakui, sebelum BK vakum beberapa bulan terkahir sempat berusaha mengungkap tabir dibalik dugaan adanya praktik “percaloan” yang dilakukan anggotanya itu, namun tidak membuahkan hasil menyusul sejumlah kepala dinas yang dipanggil BK tidak ada satu pun yang mengakui hal itu.
“Saya sempat menghadiri pemanggilan mereka (sejumlah Kepala Dinas) tapi tak ada satu pun dari mereka yang mengakui. Jadi sulit kami mengungkap praktik percaloan tersebut, apalagi BK kini vakum beberapa bulan terkahir dan dalam waktu dekat akan segera dibentuk kembali,” kata H. Roni seraya mengakui, panitia pemilihan BK sudah terbentuk untuk memilih ketua dan anggiota BK yang baru.
Namun sikap optimis justru diperlihatkan oleh Wakil Ketua DPRD Ciamis, Gandjar M. Yusuf yang menegaskan, tugas pertama dan prioritas BK yang baru adalah membongkar dugaan praktik percaloan proyek yang melibatkan anggota dewan.
“Kasus ini pernah ditangani BK sebelumnya, tapi sampai vakumnya BK beberapa bulan terkahir tidak ada kejelasan sampai sejauhmana hasil kerja BK tersebut, sehingga BK baru harus melanjutkan tugas yang tercecer untuk membongkar praktik percaloan di DPRD karena dulu kerja BK stagnan, seharusnya setelah pemanggilan para kepala dinas yang ‘bungkam’ dilanjutkan ke pemeriksaan sejumlah aosisasi,” katanya.
Diakui Gandjar, meskipun kesulitan mengungkap kasus tersebut dari sejumlah kepala dinas yang sempat dipanggil BK karena tidak ada satu pun yang mengakui, BK baru harus meningkatkan pemeriksaan atau “penyelidikannya” ke tingkat asosiasi.
“Ada sejumlah asosiasi di Kab. Ciamis, karena yang banyak mengeluh juga mereka jika mereka juga tidak mau mengatakan, itu tidak akan menjadi kebaikan. Sehingga BK harus ada keberanian untuk menerobos hal itu, saya duga kasusnya kolektif kolegial, bukan hanya satu orang dan akan merembet melibatkan partai,” tegas Gandjar.
Ditegaskan Gandjar, akan lebih bagus jika pihak asosiasi membuka hal itu dan mau bicara ke BK, berarti akan terbongkar tirani di legislative apalagi keberdaan LSM dimana-mana sehingga percuma jika tidak bisa membongkar hal ini.
Seperti diberitakan ciamiszone edisi sebelumnya, bergulirnya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ciamis yang bersumber dari APBN, APBD Prop. Jabar atau pun APBD Kab. Ciamis, disinyalir ada sejumlah anggota DPRD Kab. Ciamis yang “bermain” proyek dengan memposisikan dirinya sebagai calo, sehingga tidak dipungkiri sejumlah kepala dinas tidak bisa berbuat banyak untuk meluruskan keinginan anggota dewan tersebut untuk memenangkan pengusaha/rekanan yang diajukan ‘calo’ tersebut.
Kondisi ini jelas-jelas menunjukan ‘kotor’-nya proses pembangunan di Ciamis yang menelan anggaran pemerintah miliaran rupiah. Sehingga tidak dipungkiri akan berdampak pada kualitas pembangunan karena dengan ikut andilnya keberadaan calo, sudah barang tentu dipastikan adanya aliran dana yang tidak sedikit diraup oleh yang bersangkutan.
Sebetulnya hal ini sudah tercium jauh dari tahun tahun sebelumnya sehingga jajaran legislaif pun sempat membahas, namun langkah Badan Kehormatan DPRD Ciamis terkesan ‘mandul’ untuk membongkar kasus tersebut. (cZ)***
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2017. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com