Home » , » Idealnya, Pangandaran Pilkada Sendiri

Idealnya, Pangandaran Pilkada Sendiri

Written By yun ciamis on 05 November 2012 | 5:08 PM

ciamiszone.com :
CIAMIS,- Setelah disepakati bersama Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai daerah pemekaran dari Kab. Ciamis melalui pengetukan palu oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna lalu, Pemkab Ciamis siap menjalankan amanah yang diisyaratkan dalam undang-undang.

Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Ciamis, Mahmud, MH kepada ciamiszone, Senin (05/11/12) mengakui, Pemkab Ciamis siap manjalankan amanah undang-undang mulai dari persiapan pembentukan SOTK sampai ke pengiriman personel yang mencapai 4.600 orang kini sedang dalam tahap persiapan.

Dijelaskannya, meskipun berdasarkan UU Pembentukan Kab. Pangandaran (PKP) diisyaratkan untuk menggelar Pilkada paling lambat dua tahun setelah peresmian, sebagai kabupaten induk Pemkab Ciamis tidak keberatan menjalankan amanah tersebut bahkan dalam evaluasinya pun kami siap menjalakannya selama tiga tahun, meski berdasarklan UU sebelumnya ditetapkan evaluasi selama lima tahun.

“Dalam tiga tahun kami siap memfasilitasi kebutuhan DOB Kab. Pangandaran, mulai penyerahan berbagai dokumen sanpai ke sejumlah asset,” kata Mahmud.

Mengenai pelaksanaan Pilkada, Mahmud berpendapat, warga Pangandaran idealnya tidak perlu mengikuti pesta demokrasi warga Kab. Ciamis jika waktu pelaksanaan Pilkada Ciamis digelar setelah Kab. Pangandaran diresmikan dan sudah mempunyai pimpinan definitif seorang Penjabat Bupati. Hal serupa juga berlaku juga untuk pelaksanaan Pemilu  Legislatifnya.

“Jika sebuah DOB sudah diresmikan dan ditunjuk seorang Penjabat Bupati maka warganya dipastikan berhak untuk memilih bupati dan anggota legislatifnya, kenapa harus memilih bupati dan anggota legislatif kabupaten lain, meskipun itu kabupaten induk. Untuk lkebih jelas dan pastinya hal ini  memang harus dikonsultasikan lagi,” kata Mamud.

Menurut Mahmud, sebuah DOB yang sudah diresmikan dan sudah mempunyai bupati sementara, idealnya warganya sudah tidak punya hak untuk menjadi pemilih baik dalam Pilkada atau pun Pemilu legisklatif di kabuaten induknya.

“Jadi, DOB Kab. Pangandaran bisa menggelar Pilkada atau pun Pemilu legislatif jika belum mempunyai KPU bisa saja digelar oleh KPU kabupaten induknya, dalam hal ini KPUD Ciamis,” kata Mahmud.

Tapi, jika melihat UU PKP yang akan diundangkan dalam waktu dekat, tentunya warga Pangandaran masih akan mengikuti Pemilu legislatif ke Kab. Ciamis sehingga jika itu berjalan maka empat bulan setelah pelantikan anggota DPRD Ciamis, berlanjut dengan PAW besar-besaran karena anggota terpilih dari Dapil Kab. Pangandaran (10 kecamatan) akan menempati kursi DPRD di Kab. Pangandaran.

“Khusus bagi partai yang belum mempunyai pengurus tingkat Kab. Pangandaran, pesertanya akan diajukan oleh pengurus setingkat lebih tinggi dari pengurus kabupaten, ya pastinya oleh pengurus partai tingkat propinsi,” tegasnya. (cZ-1)*

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2017. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com