Home » » Gedung Islamic Center Dipertanyakan

Gedung Islamic Center Dipertanyakan

Written By yun ciamis on 18 November 2013 | 2:33 PM

ciamiszone.com :
CIAMIS,- Keberadaan Gedung Islamic Centre Ciamis dipertanyakan oleh belasan massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Mubaligh Ciamis (Formuci), hal itu tertungkap dalam audiensi Formuci dengan Ketua DPRD dan anggota Komisi II di Gedung DPRD Ciamis, Senin (18/11/13).

Menurut Ketua Formuci, Ust. Dede Surachman Kartadibrata, ada lima hal yang dipertanyakan terkait keberadaan gedung Islamic Centre tersebut, diantaranya tentang SK Bupati yang mewajibkan Infaq bagi PNS, Status Kepemilikan Islamic Centre (IC), Penggunaan/Fungsi IC, Manajemen atau Pengelolaan dan Profit atau keuntungan dari IC.

Dijelaskannya SK Bupati yang mewajibkan PNS untuk bayar zakat ke Pemda mengakibatkan dampak negatif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Ciamis yang mengharapkan pemasukan dana yang bersumber dari PNS baik berupa Infaq, Zakat atau yang lainnya menjadi terganjal sehingga pada gilirannya banyak mustahiq (yang berhak menerima zakat) tidak bisa terakomodir oleh BAZ dikarenakan keterbatasan zakat dan infaq yang masuk.

“Yang membuat kami geram adalah pemakaian gedung IC, sebagai Gedung Dakwah dan Asrama Haji, tempat bimbingan haji dan manasik haji, tetapi kenyataannya sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan hajatan yang selalu dibarengi dengan acara hiburan. Bahkan pernah digunakan untuk latihan dancer oleh sejumlah remaja wanita dnegan pakaian seksi,” kata Dede.

Dalam hal pengelolaan keuangan IC, Dede juga meminta adananya transparansi seperti yang tertera dalam UU No. 16 Tahun 2001 Bab VII Pasal 52 yang mengatakan Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan di papan pengumuman di kantor yayasan dengan uraian apabila memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp500 juta atau lebih dan atau mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp20 miliar  atau lebih maka yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik.

Dede juga mengatakan, keberadaan IC dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan, karena dirinya pernah mencoba berpura-pura sebagai penyewa gedung dan diberi tarif Rp8,5 juta untuk fasilitas AC dan Rp6 juta  tanpa fasilitas AC.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kab. Ciamis H. Asep Roni didampingi anggota Komisi II Dedi Rusnandi, merespon gagasan Formuci untuk ditindaklanjuti dengan membentuk pansus.

“Ada tiga langkah untuk menindaklanjuti gagasan Formuci ini, yaitu mengiventarisir aset daerah terkait IC, menggelar rapat kerja dengan Komisi IV dan mengadakan rapat kerja bersama pemerintah dan Formuci,” katanya.

Menurut Asep Roni, sebelumnya pernah ada masalah terkait keberadaan Gedung IC dan pengelolaannya, namun sampai saat in sehingga pihaknya bertekad akan menyelesaikannya.

“Jadi, untuk menyelesaikannya harus melalui beberapa langkah tadi. Sedangkan mengenai audit, itu bukan kewenangan kami, itu adalah kewenangan akuntan publik,” tegas Asep Roni.

Usai audiensi di DPRD, Formuci mendatangi Setda Kab. Ciamis untuk menyampaikan hal serupa, mereka diterima Ass. Bidang Pemerintahan, Drs. Endang Sutrisna yang juga mengaku akan menindaklanjutinya dengan memanggil pihak-pihak terkait.

“Kami akan panggil pihak-pihak terkait, yang jelas belum ada MoU terkait sewa menyewa Gedung Islamic Center itu,” kata Endang. ***

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2018. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com