Home » » Pengelolaan IC Sesuai Aturan, Pengganggu Bisa Dituntut Secara Hukum

Pengelolaan IC Sesuai Aturan, Pengganggu Bisa Dituntut Secara Hukum

Written By yun ciamis on 24 November 2013 | 12:19 PM

ciamiszone.com :
CIAMIS,- Pengurus Islamic Centre Ciamis menyatakan pengelolaan Islamic Centre (IC) sudah sesuai aturan baik berdasarkan sejumlah perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Apalagi pembentukan Yayasan Pusat Kegiatan Islam Ciamis, sebagai pengelola IC, sudah sesuai dengan UU No. 16/2001, UU No. 28/2004 dan PP 63 Tahun 2008.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Islam Ciamis, Drs. K.H. Dju’an Ahmad Asy’ari, M.Pd kepada ciamiszone, Minggu (24/11/13) seraya menegaskan, Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatu perlakuan dan perbuatan harus didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara yuridis formal keberadaan dan kegiatan yayasan sudah sah menurut hukum. Oleh karena itu, siapapun yang mengganggu dapat dituntut secara  hukum dan diajukan kepada pihak berwajib atau berwenang,” kata KH. Dju’an.

Pernyataan tersebut dilontarkan KH. Dju’an setelah pihaknya melakukan rapat pengurus, menurutnya, Yayasan Pusat Kegiatan Islam Ciamis sudah menyesuaikan diri dengan ketentuan UU dan PP, diatur dengan Akta Notaris Ny. Kadar Winarsih, SH nomor 40 tertanggal 29 Oktober 2007 yang  disahkan oleh Menkumham nomor AHU-1849.AH.01.02. Tahun 2008.

Dalam melaksanakan setiap programnya, menurut Dju’an,  Yayasan  IC selalu didahului dengan minta persetujuan Ketua Dewan Pembina Yayasan IC yaitu Bupati Ciamis, baik berbentuk fisik dan keuangan ataupun yang berkaitan dengan  penyesuaian ketentuan perundang-undangan, seperti membayar pajak dan retribusi daerah, pengelolaan bantuan, sumbangan, hibah dan sebagainya.

Mengenai Surat Edaran Bupati Ciamis tentang Infaq dan urusan mengenai kekayaan Pemkab Ciamis menurutnya, itu adalah wewenang Bupati dan DPRD, bukan wewenang Yayasan IC.

KH. Dju’an juga menjelaskan, status Gedung Dakwah Islam yang ada di Komplek Yayasan IC sekarang adalah pengganti Gedung Dakwah Islam yang berada di sebelah selatan Masjid Agung Ciamis yang dibongkar dalam rangka penataan lingkungan Mesjid Agung Ciamis.

Dijelaskannya, sesuai anggaran dasar seluruh kekayaaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan  dengan Laporan Keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi Yayasan yang  laporan tahunannya wajib diaudit dengan ketentuan undang-undang.


Senentara kekayaan yang berasal dari bantuan Negara yang diberikan sebagai hibah bantuan luar negri dan / atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah No. 63/2008 mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan. **

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2017. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com