Tolak Persulit Pembuatan Akte Kelahiran Massa Datangi Disdukcapil

ciamiszone.com :

CIAMIS,- Merasa dipersulit dalam pembuatan akte kelahiran yang harus menghadirkan dua orang saksi kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), puluhan massa dari Asosiasi Pamong Desa Indonesia (APDI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Ciamis mendatangi Kantor Disdukcapil mempertanyakan aturan tersebut.

Ketua PPDI, Toto Suyanto mengatakan, aturan yang sebelumnya saksi kelahiran bisa diwakilkan bahkan tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil kini berubah menjadi harus dihadirkan dua orang saski ke kantor Disdukcapil  merupakan bentuk kemunduran pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Tatar Galuh.

“Ini adalah kemunduran, seharusnya setelah pisah dengan Pangandaran, pelayanan publik meningkat lebih baik, tapi kenyataannya kami merasa dipersulit dengan aturan tersebut,” katanya seraya menambahkan, aturan harus menghadirkan saksi merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada aparat desa.

Sementara Assiten Bid. Pemerintahan Drs. Endang Sutrisna yang menyempatkan hadir dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Disdukcapil, Enung Nurjanah dan seorang anggota DPRD Ciamis, H. Dadang Hamara memberikan penjelasan terhadap aturan baru itu.

Menurutnya, aturan yang diterapkan sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 yang mulai diberlakukan, namun sosialisasinya belum maksimal sehingga terjadi miskomunikasi antara Disdukcapil dengan aparat desa dan kepala desa.

“Tidak dipungkiri dengan penerapan UU No. 24/2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 ini memang jika saat ini diberlakukan masih dianggap ‘mempersulit’ masyarakat yang akan mengurus administrasi akta kalahiran karena harus menghadirkan langsung dua saksi kelahiran. Tapi kami masih menunggu tahapan-tahapan berikutnya, diantaranya belum adanya perubahan blanko register pencatatan,” katanya.

Ass. Bid. Pemerintahan yang juga sempat menjabat Kadisdukcapil itu didampingi Sekdisdukcapil, Enung Nurjanah menjelaskan, blanko register yang saat ini digunakan masih ada kolom yang harus ditandatangan oleh dua orang saksi, tapi di blanko register yang baru sesuai UU No. 24/2013 dua saksi tersebut tidak perlu menandatangani, namun blangkonya masih dirumuskan di pusat dan belum dicetak.

Dijelaskan pula, pihak Disdukcapil menghindari klausul dalam UU No. 24/2013 pasal 95B yang jika ikut memfasilitasi maka dipidana denga ancaman enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.

Untuk memecahkan masalah ini, Endang berharap Kadisdukcapil akan segera berkoordinasi paling lambat Selasa (01/04) dan selanjutnya mengundang pihak PPDI dan APDI untuk membuat semacam kesepakatan yang mengikat.

Namun dalam pertemuan yang alot tersebut massa yang memenuhi Aula Lt 2 Kantor Disdukcapil itu tidak sabar dan menilai jawaban birokrat terlalu normative sehinga massa membubarkan diri karena tidak puas, apalagi tersulut emosi ketika anggota dewan yang hadir tidak tahu permasalahan yang dihadapinya, mereka pun menjanjikan akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak. (cZ-01)*