Home » » Disinyalir Sarat Kepentingan Politik, Rotasi Abaikan Tata Laksana Pemerintahan

Disinyalir Sarat Kepentingan Politik, Rotasi Abaikan Tata Laksana Pemerintahan

Written By yun ciamis on 15 January 2018 | 10:17 PM

ciamiszone.com :
UNIGAL,- Rotasi tujuh pejabat tinggi pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis oleh Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin menjelang Pilkada Seretntak 2018 di Ciamis menuai sorotan.

Direktur LSM Insan Pencerahan Masyarakat (Inpam) yang juga akademisi Universitas Galuh, Endin Lidinillah mengatakan, rotasi tersebut mengabaikan tata laksana pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bahkan disinyalir sarat kepentingan politik.

Endin menilai, dalam rotasi tersebut tidak melihat prinsip tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Meskipun secara aturan memang tidak ada masalah, karena sudah mendapat izin dari Mendagri. Ataupun unsur politik karena hak dari pimpinan daerah.

Dijelaskannya, untuk melayani kebutuhan publik sebetulnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah lebih penting dibanding staf ahli. Namun justru dinas yang bergerak sebagai pelayan masyuarakat itu malah dikosongkan, padahal staf ahli tidak lebih urgen dari pengisian jabatan untuk kepala Dinas Perpustakaan.

"Selama ini staf ahli tugasnya apa? bila dibanding dengan Kepala Dinas Perpustakaan, itu lebih kepada melayani, lebih dibutuhkan masyarakat. Dalam mutasi kali ini harus ada penjelasan. Kadis Perpustakaan lebih banyak dibutuhkan. Tapi yang ada malah dipindahkan. Apa pertimbangannya?," tanya Endin, Senin (15/1/2018).

Diakuinya, dilihat dari waktunya rotasi merupakan hal normal, terlebih untuk melayani kepentingan publik. Alasannya harus didasarkan pada alasan melayani kebutuhan publik. Permasalahannya, saat ini rotasi dilaksanakan justru menjelang cuti.

"Kalau tidak bisa menjelaskan, itu nuansanya politis walaupun sah-sah saja. Tapi masyarakat harus tahu, rotasi itu harus dari prinsip melayani," jelasnya.

Dilihat dari sisi the right man the right job, Endin menilai ada yang tidak sesuai, terutama dalam good governance. Rotasi ini tidak memiliki dasar yang jelas.

"Seperti Bu Titin, awalnya yang saya tahu memang staf ahli, kemudian jadi Kadisdukcapil, lalu di Lingkungan Hidup, kemudian di Dinas Perpustakaan, sekarang kembali lagi ke staf ahli. Sebetulnya kompetensinya itu apa, bisa muter-muter seperti itu," tegasnya.

Dijelaskannya, rotasi itu disamping harus memenuhi kebutuhan publik, kebutuhan organisasi, tetapi juga pengisiannya harus tepat, karena masyarakat akan menilai.

"Dinas Perpustakaan kenapa dikosongkan mohon dijelaskan, kalau memang belum siap melaksanakan open bidding dan memerlukan waktu, kenapa diganti, seharusnya siap dulu baru diganti," tegasnya.

Menurut Endin, Pilkada 2018 ini hanya alat untuk masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraan dengan mengevaluasi pimpinannya, jangan sampai pilkada ini dijadikan tujuan.

"Tidak elok gara-gara Pilkada kepentingan publik terabaikan, dengan tidak melihat prinsip pemerintah sebagai pelayalanan publik. Sehingga rotasi yang tadi dilakukan tercium sarat kepentingan politik," ujarnya.

Solusinya, menurut Endin, jika misalkan ada ASN yang ada kecenderungan memihak, gunakan pendekatan secara hukum. Kemudian cari bukti yang akurat lalu laporkan ke Panwaslu atau pihak terkait. Jangan sampai melakukan pendekatan politik yang ujungnya akan merugikan masyarakat. (cZ-01)*
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2018. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com