Home » » Adanya Desk Pemliu “Ilegal” Panwas Dituntut Tegas

Adanya Desk Pemliu “Ilegal” Panwas Dituntut Tegas

Written By yun ciamis on 08 March 2018 | 5:21 PM

ciamiszone.com :

AHMAD DAHLAN,- Munculnya Desk Pemilu “Ilegal” yang berkeliling mensosialisasikan Pilkada Ciamis 2018 ke sejumlah sekolah di Ciamis dengan sasaran pemilih pemula dipertanyakan oleh sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Forum Peduli Masa Depan Pendidikan Ciamis ke Kantor Panwaslu Kab. Ciamis, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kamis (8/3/2018).

Dibawah Koordinator Lapangan (Korlap), Andi Ali Fikri, puluhan aktivis tersebut diterima Komisioner Panwaslu, Fahmi Fajar Mustofa dan mempertanyakan legalitas Desk Pemilu yang diindikasi dalam prakteknya ada kecenderungan pendukungan terhadap salah satu pasangan calon.


Menurut Andi, pihaknya meminta Panwaslu untuk menghentikan sosialisasi desk ilegal terhadap pemilih pemula tersebut karena tidak ada izin dari Balai Pendidikan Provinsi Jabar selaku domain SMA dan SMK.

Ditegaskan Andi, diduga terjadi pelanggaran di SMAN 2 Ciamis ketika kedatangan Desk Pemilu “illegal” sehingga memberhentikan ujian praktek untuk mengikuti sosialisasi.

“Kami meminta Panwaslu memberhentikan sosialiasi tersebut untuk menjaga kondusifitas pilkada, karena dalam sosialisasi tersebut ada indikasi kecenderungan pendukungan terhadap salah satu Paslon,” katanya.

Andi menegaskan, kedatangannya juga sekaligus memberikan bukti video dan foto, sehingga sudah menjadi alasan kuat untuk memberhentikan sosialisasi Desk Pemilu “Ilegal” tersebut.

Menanggapi hal itu, salah seorang Komisioner Panwaslu Kab. Ciamis, Fahmi Fajar Mustofa yang menerima kedatangan aktivis tersebut mengakui, pihaknya akan segera membahasnya melalui pleno komisioner.

“Kami akan menindaklanjuti permasalahan ini melalui pleno komisioner, jika berdasarkan kajian ditemukan atau adanya unsur terkait pelanggaran, kita pasti memprosesnya dan memberhentikan sosialisasi tersebut. Tapi kami masih menunggu ketua, karena beliau berada di luar kota. Yang pasti kami akan tindaklanjuti laporan tersebut,” katanya.

Diakuinya, sampai saat ini pihaknya sudah memproses sekitar 15 laporan masyarakat terkait indikasi pelanggaan.

“Yang pasti kami proses, jika ditemukan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku yang indikasinya ada diranah kami sesuai undang-undang. Untuk indikasi diluar ranah kami, akan kami distribuiskan kepada pihak terkait,” pungkasnya. (cZ-01)*
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2018. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com