Home » » Antisipasi Langgar UU Pilkada, Puluhan Kades Datangi Panwaslu

Antisipasi Langgar UU Pilkada, Puluhan Kades Datangi Panwaslu

Written By yun ciamis on 23 March 2018 | 7:41 PM

ciamiszone.com :

AHMAD DAHLAN,- Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kab. Ciamis mendatangi kantor Panwaslu Kab. Ciamis, Jalan Ahmad Dahlan, Ciamis, Jumat (23/3/2018).

Kedatangan puluhan kepala desa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Apdesi Kab. Ciamis, A. Gunawan didampingi Sekretrisnya, H. Gandar Hadiana dengan tujuan melakukan koordinasi dan juga mempertanyakan sikap kepala desa menghadapi tahapan kampanye Pilkada di Ciamis.

“Selama ini kami merasa khawatir terhadap langkah kami dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa, karena kami terus dibayang-bayangi petugas panwas di lapangan jika daerah kami kedatangan pasangan calon Bupati. Untuk itu kami melakukan koordinasi apa saja dan bagaimana kami harus bersikap sehingga tidak masuk dalam kategori pelanggaran Pilkada,” kata A. Gunawan yang juga Kepala Desa Darmaraja, Kec. Lumbung itu.


Gunawan juga berharap, jika terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades atau perangkat desa, Panwas jangan langsung main proses saja, tetapi harus tabayun dulu, melakukan klarifikasi baru diproses, bila perlu koordinasi dulu dengan Apdesi setempat.

Dalam kesempatan itu dipertanyakan juga kebenaran berita yang beredar tentang Kades saat ini mendominasi dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2018 di Ciamis.

“Kami membawahi 258 desa, kades mana saja sehingga dikatakan mendominsi pelanggaran,” katanya.

Menurut Gunawan, pihaknya sangat peduli terhadap kelangsungan Pilkada Ciamis 2018 ini dengan harapan bisa berjalan lancar, dengan partisipasi masyarakat yang maksimal, sehingga pihaknya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada warga desa masing-masing.

Sementara Komisioner Panwaslu Kab. Ciamis, Fahmi Fajar Mustofa, S.Pd.I didampingi komisioner lainnya, Syamsul Maarif,  S.Pd, menyatakan apresisasi terhadap para Kades yang tergabung dalam Apdesi yang datang langsung melakukan koordinasi


“Kami sangat mengapresiasi sikap tabayun Apdesi ini, memang seluruh tahapan Pilkada baik pra atau pun pelaksanaan kampanye adalah tugas kami untuk melakukan pengawasan, jangan sampai terjadi pelanggaran,” katanya.

Dijelaskan Fahmi, keberadaan kepala desa memang harus netral dalam melayani masyarakat. Namun, netralitas kepala desa dan perangkatnya yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Pilkada Pasal 70 dan 71 itu pada intinya bukan berarti menghalangi tugas dan fungsi kepala desa di daerah, tetapi kepala desa harus tegas dalam masa tahapan kampanye ini diluar proses kepemiluan, seperti mengayomi membina dan salah satunya juga menghadiri undangan-undangan masyarakat.

“JIka kepala desa diundang masyarakat untuk kegiatan keagamaan ya silahkan, yang tidak boleh itu diundang menghadiri kampanye, apalagi mengundang untuk berkampanye, tidak boleh,” tegasnya.

Menurut Fahmi, selama kehadiran Kades atau pun perangat desa lainnya tidak berhubugan dengan kampanye itu boleh-boleh saja. Dalam undang-undangnya sudah jelas, undangan diluar kampanye itu sangat diperbolehkan untuk dihadiri, misalnya menghadiri pengajian dan acara keagamaan lainnya.

“Yang tidak boleh itu terlibat dalam kampanye bersama paslon atau pun memberikan kebijakan kewenangan yang condong pada salah satu paslon,” tegasnya.

Dijelaskan Fahmi, yang dimaksud dengan kampanye itu antara lain adanya unsur penyampaian visi dan misi pasangan calon, menjelaskan program kerja pasangan calon dan juga adanya ajakan untuk memilih pasangan calon.

Sementara menanggapi medominasinya kades dalam pelanggaran Pilkada di Ciamis, dijelaskan bukan berarti dari 258 kades yang ada lebih dari setengahnya diduga melakukan pelanggran, tetapi dari jumah kasus yang masuk dan diproses di Panwaslu.

Dijelaskannya, dari 14 kasus yang diproses di Panwaslu tercatat pelangaran diduga dilakukan oleh seorang kepala desa dan seorang perangat desa, sementara selama berlangsungnya kapanye tercatat dua orang kepala desa dan empat orang perangkat desa.

“Jadi dari 14 kasus itu, melibatkan tiga kepala desa dan lima perangkat desa, jumlah ini bukan berarti kades mendominasi tetapi perangkat desa yang mendominasi, jika dijumlahkan semuanya ada delapan orang perangkat desa (termasuk 3 orang kades) yang diproses di Panwaslu,” jelasnya. (cZ-01)*
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment



 
ciamiszone | terbit sejak Oktober 2009
Copyright © 2018. ciamiszone.com - All Rights Reserved
Wed Admin nurdanian
Thanks to Creating Website and CaraGampang.Com