Breaking News

Honorer Tolak Seleksi CPNS, Bupati Rekomendasikan ke Pusat

ciamiszone.com :

PENDOPO,- Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Ciamis dengan kuota 205 orang ditolak oleh ribuan honorer yang ada di Kabupaten Ciamis. Mereka melakukan aksi di depan Pendopo Ciamis, Rabu (19/9/2018).

Selain meminta kesepakatan kepada Bupati Ciamis agar menolak pelaksanaan seleksi CPNS 2018 mereka juga menuntut agar Bupati segera mengeluarkan SK terhadap keberadaan mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi terhadap pemerintah sekaligus merealisasikan insentif sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMK). 

“Khusus honorer kategori 2 kami menuntut segera diangkat menjadi PNS,” kata Ketua Forum Pelaksana Kegiatan Honorer Kabupaten Ciamis, Asep Wardiawan yang juga koordinator lapangan aksi tersebut.


Menurut Asep, untuk melumpuhkan pemerintahan, bisa saja pihaknya melakukan aksi mogok selama minimal dua minggu di seluruh SKPD dan juga sekolah-sekolah di lingkup Dinas Pendidikan.

Dijelaskannya, dirinya akan segera berangkat ke Jakarta untuk ikut merembugkan revisi UU ASN yang akan ditetapkan tanggal 25 Sepember ini, yang jika disepakati beberapa pasal yang direvisi sangat berpihak kepada tenaga honorer kategori 2.

“Sebagai dasar untuk memperkuatnya, kami membutuhkan dukungan Pemkab Ciamis terhadap keberadaan tenaga honorer,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin didampingi Ketua DPRD Ciamis, H. Nanang Permana memaklumi aksi yang digelar para honorer tersebut, bahkan Bupati menyatakan sepakat dengan tuntutan mereka terkait pelaksanaan CPNS.

“Sesuai kebutuhan dan data base kami mengajukan kuota CPNS cukup banyak, tapi kami hanya diberikan kuota sebanyak 205. Padahal kami juga mampu mengangkat seribu PNS dari kebutuhan sekitar 3.000 saat ini,” katanya.

Menurut Bupati, apa yang diharapkan oleh tenaga honorer pada prinsipnya menyepakati, namun karena terbentur aturan pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke tingkat pusat.

“Silahkan dibuat secara tertulis, pihak honorer berkoordinasi saja dengan BKD nanti saya tandatangan, sebagai dasar atau usulan ke pusat,” katanya.

Sementara Ketua DPRD, H. Nanang Permana menambahkan, jika diperlukan dirinya juga siap menandatangani rekomendasi, namun pihaknya tidak setuju jika Pemkab Ciamis atau pun DPRD menolak pelaksanaan seleksi CPNS yang merupakan kebijakan pusat.

“Jika Pemkab dan DPRD menolak kebijakan pusat, itu termasuk makar dan kami bisa dipenjarakan,” katanya.

Nanang berharap dengan mengantongi rekomendasi, perwakilan tenaga honorer yang akan ikut merembugkan revisi UU ASN di Jakarta akan berjalan sesai rencana, hingga ketika tanggal 25 Setember disahkan maka isinya sangat berpihak pada tenaga-tenaga pengabdi pemerintah. (cZ-01)*

Post a Comment

1 Comments