Breaking News

Advokat, Pembelajaran Seumur Hidup “A Life Time Education”

ciamiszone.com :
CIAMIS,- Profesi advokat adalah pembelajaran seumur hidup yang disebut juga “A Life Time Education”, advokat harus terus belajar serta menimba ilmu baru dari waktu ke waktu karena hukum selalu dinamis.

Demikian dikatakan Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya dalam sambutanya yang dibacakan Kepala Seksi Politik Dalam Negeri, Kantor Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Dede Nugraha saat acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ciamis dan Pelantikan Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Ciamis masa jabatan 2019-2022 di Hotel Tiara Plaza Ciamis, Jumat (15/11/2019).

“Advokat  merupakan propesi yang mulia karena kepadanya diamanatkan upaya untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum dan kebenaran” katanya.

Menurut Bupati, terkadang masyarakat memandang sebelah mata terhadap propesi advokat, itu dikarenakan masyarakat belum memahami advokat yang mempunyai tugas membela kepentingan dan hak hukum klien, bukan semata-mata membela perbuatan yang dituduhkan terhadap klien tersebut.


“Menjadi seorang advokat harus berpegang teguh kepada perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) serta mengawal konstitusi dan due proses of law,” tegasnya.

Setelah dilantik dan disumpah seorang advokat harus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, HAM dan tidak boleh membela kliennya secara membabibuta melainkan harus membela klien sesuai dengan proporsinya.

“Saya harap kepada pengurus yang baru dilantik harus selalu memiliki komitmen penuh untuk berjuang meningkatkan kualitas advokat di Kabupaten Ciamis, komunikatif dalam menjembatani setiap persoalan antar advokat serta memiliki kewibawaan untuk mempersatukan advokat yang peranannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat,” harap Bupati.

Ketua DPC Peradi Ciamis, Maman Sutarman mengatakan, untuk mendirikan DPC Peradi minimal harus memiliki kuota 15 orang advokat, dan di Ciamis sudah melebihi kuota yang ditentukan sehingga bisa dibentuk DPC Peradi Ciamis.

“Di Ciamis kami sudah memiliki 40 orang anggota, itu sudah lebih cukup untuk membuat DPC, kami membawahi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran. Kami juga bersyukur dengan terbentuknya Pusat Bantuan Hukum,” katanya.


Menurut Maman, pihaknya telah mengajukan permohonan untuk membentuk Peradi dan PBH di Ciamis lebih kurang sudah dua bulan lamanya ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, hingga turun SK dan sekitar 30 orang dilantik menjadi pengurus DPC Peradi Ciamis dengan masa jabatan 2019-2022.

“Langkah pertama kami akan silaturahmi ke Bupati Ciamis, Kapolres, Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Banjar serta Pengadilan Agama, selanjutnya akan melaksanakan rapat intern untuk progam kedepan,” katanya.

Maman berharap, pengurus yang berasal dari daerah Ciamis, Banjar dan Pangandaran itu selalu harmonis dengan tekad berusaha melaksanakan program dan melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali, tidak memandang senioritas.

Sementara Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Zaenal Marzuki mengakui, untuk membentuk suatu cabang Peradi kuota anggotanya ditentukan melalui Munas, sebelumnya harus 100 orang, berkurang menjadi 50 orang, 30 orang, dan sekarang dengan 15 orang anggota bisa terbentuk cabang Peradi.

“Dengan kuota 15 orang anggota kita ingin di seluruh wilayah Indonesia, kabupaten/kota yang memiliki pengadilan harus segera membentuk cabang Peradi, sebagai bentuk kepanjangan DPN untuk bisa melaksanakan dan membela kepentingan masyarakat pencari keadilan” katanya.

Sesuai dengan undang-undang diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk dapat melakukan rekrutmen calon anggota, dengan adanya cabang-cabang ini diharapkan semuanya bisa terlayani.

“Fungsi dan tugasnya adalah melayani masyarakat sebagai Public Defender (pembela rakyat) yang kedua yaitu The Guardian of Constitution (pengawal konstitusi) maka Peradi harus hadir di seluruh wilayah Indonesia yang memberikan pembelaan pertama bagi pencari keadilan dan kita juga bisa sinergi dengan pemerintah dalam hal mensosialisasikan sistem penegakan hukum di Indonesia,” jelasnya seraya mengakui, seorang advokat itu punya tugas fungsi membela kepentingan rakyat, bukan menjadi oposisi, tapi tugasnya pada organ dan sistem peradilan. (Nank/cZ-01)*

Post a Comment

0 Comments