Breaking News

Ada Jual Beli Jabatan di Ciamis? Tak Perlu Demo ke Kemendagri


ciamiszone.com :
UNIGAL,- Meskipun Bupati Ciamis, DR. H. Herdiat Sunarya sudah memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam rotasi/mutasi di lingkup Pemkab Ciamis, namun dengan adanya ketidakpuasan sejumlah masyarakat terhadap penempatan pejabat tersebut menimbulkan kecurigaan dan dugaan praktik jual beli jabatan terjadi.

“Mereka yang tidak sependapat dan tidak puas dengan penempatan jabatan, bisa saja mencurigai adanya pratik jual beli jabatan, meskipun tidak dengan Bupati tapi bisa terjadi dengan sejumlah perangkat lainnya,” kata Dekan Fakultas Hukum, Universitas Galuh Ciamis, H Dudung Mulyadi, Sabtu (18/01/2020).

Menurutnya, kebijakan atau penempatan jabatan yang tidak sependapat dengan kelompok masyarakat tertentu bisa memicu kecurigaan adanya praktik jual beli jabatan.

“Sebetulnya kita tidak bisa menduga-duga, karena itu harus dibuktikan secara hukum, harus ada fakta perbuatan pidananya. Dalam hal ini tidak boleh menduga apalagi menuduh, kecuali ada bahan atau bukti-bukti,” tegasnya seraya mengakui, kasus praktik jual beli jabatan itu sulit dibuktikan ada atau tidaknya.


Sementara untuk dugaan pelanggaran lainnya secara administratif, harus bisa memperlihatkan dari sisi mana adanya pelanggaran, bab atau aturan yang mana?

“Jika ada dugaan, jangan langsung melakukan aksi ke Kemendagri di Jakarta, komunikasikan saja, bawa bukti-bukti dugaan tersebut, karena  setiap pelanggaran pasti ada sanksi-sanksinya, baik sanksi administratif maupun sanksi secara hukum. Meskipun tidak dikomunikasikan, jika benar merasa yakin adanya pelanggaran, bawa saja ke ranah hukum melalui PTUN,” tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum ini meyakini, dalam penempatan jabatan, seorang Bupati atau kepala daerah tidak mengetahui persis secara teknis satu persatu, namun pasti memahami langkah dan aturan mainnya. Apa yang harus dikerjakan.

Ditegaskannya, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda sebagai Ketua Baperjakat akan memahami secara administrasi dalam penetapan peratutan-peraturan yang terkait dengan rotasi itu. Adapun mengenai ketidakpuasan dari pihak yang berbeda dengan kebijakan bupati, itu harus dibuktikan dulu pelanggaran-pelanggarannya.

“Kalau ada pelanggaran karena kebijakan bupati, itu karena menyangkut   kepada kebijakan publik. Di dalam ilmu hukum ada istilah Freies Ermessen, Bupati boleh membuat kebijakan meskipun ada aturan yang sedikit mengganggu,” katanya.

Karena kebijakan bupati sebagai pejabat politik tidak hanya kepentingan penempatan orang, tapi keberlangsungan dari sistem pemerintahan yang ada di kabupaten. Freies Ermessen merupakan kebebasan seorang pejabat untuk bertindak berdasarkan pemikiran demi kepentingan umum, sehingga melekat bagi pemerintah atau administrasi negara.

“Jadi boleh saja bupati ada sedikit berbeda, saya tidak terlepas dari bela membela, memang itu jalurnya, sehingga siapa pun yang menilai bupati harus berdasarkan hal yang jelas, bukan hanya dari peraturan saja tetapi juga kewenangan yang dimiliki bupati, sebagai kepala daerah kewenangannya luas,” katanya.

Seperti diketahui, aksi demo di halaman kantor Kemeterian Dalam Negeri RI di Jakarta, Jumat (17/01/2020) siang dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Cinta Ciamis dan Brigade Gerakan Pemuda Islam, mereka menuntut Kemendagri membatalkan sejumlah SK Bupati Ciamis dalam pelaksanaan rotasi/mutasi pejabat  beberapa waktu lalu karena dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku. (cZ-01)*

Post a Comment

0 Comments