Breaking News

Didongkrak Dana Desa, Kategori Desa di Ciamis Meningkat


ciamiszone.com :
CIAMIS,- Didongkrak kucuran Dana Desa, kategori desa di Kabupaten Ciamis meningkat, sementara desa tertinggal mengalami penurunan, jumlah desa tertinggal tahun 2018 sebanyak 27 desa dan tahun 2019 menjadi 11 desa.

Untuk katagori desa maju dari 33 desa menjadi 68 desa, katagori desa mandiri darei 3 menjadi 8 desa, kategori desa mandiri tersebut diantaranya Desa Pawindan, Panjalu, Buniseuri, Rancah, Dewasari, Baregbeg, Saguling dan Pamarican.

Demikian diungkapkan Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya saat membuka acara sosialisasi “Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa” di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Kamis (30/01/2020).

Sosialisasi yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan DPR-RI itu sebagai bentuk kepedulian kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana desa.


Menurut Bupati, sosialisasi tersebut  diharapkan agar kepala desa lebih memperbanyak kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa untuk mensejahterahkan masyarakat dalam mewujdukan kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua.

“Penyerapan dan pelaksanaan anggaran dana desa harus tertib dan lancar sehingga nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan desa,” tegasnya.


Diakuinya, penyaluran dana desa di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari pagu anggaran dana desa tahun 2015 Rp4,77 milyar, tahun 2016 menjadi Rp124,47 milyar. Sedangkan tahun 2020 dana desa yang diterima Kabupaten Ciamis Rp1,191 trilyun.

“Hal itu menunjukan pagu anggaran dana desa mengalami peningkatan sebesar 3,2% menjadi Rp263,02 milyar dan dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan sebesar 90% sisanya 10% untuk pemberdayaan. Dana desa tersebut harus dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan publik dan penyerapan pekerjaan,” katanya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Sifa menerangkan, pihaknya hadir di Ciamis untuk mensosialisasikan peran dan fungsi BPK dalam pengawasan dana desa yang merupakan bagian dari visi dan misi BPK.

“Selain pemeriksaan kami juga melakukan sosialisasi yang tujuannya untuk memperbaiki tata kelola dana desa,” katanya.

Menurut Arman, ada beberapa hal terkait aturan dana desa, sebelumnya proporsi 20%, 40%, 40% untuk sekarang dibalik menjadi 40%, 40%, 20% ini bagian dari percepatan pelaksanaan anggaran yang harus diantisipasi para kepala desa.

“Untuk tahun ini ada deregulasi atau aturan yang mempermudah pelaksanaan pencairan dana, mempermudah dalam artian untuk mempercepat pencairan tapi harus diantisipasi,” pungkasnya. (Nank/cZ-01)*

Post a Comment

0 Comments