Breaking News

Dari Launching IPKD, Bayar PBB Cukup via Online

ciamiszone.com :
RANCAH,- Diera digital ini, Pemkab Ciamis terus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah, sesuai Inpres No. 10\2006 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta surat edaran Mendagri No. 5 910/1866/sj tahun 2017 yang mewajibkan Pemda untuk melaksanakan transaksi non tunai.

Salahsatunya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat Tatar Galuh Ciamis, terutama di pelosok pedesaan sudah bisa secara online, dimana pun dan kapan pun.

“Wajib pajak tidak perlu repot-repot datang ke Kantor Desa, saat ini via online/internet sudah bisa dilakukan, dan yang lebih penting pembayarannya harus lunas sebelum masa jatuh tempo pada 30 September 2020,” kata Bupati Ciamis, DR. H Herdiat Sunarya saat lounching Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Lapang Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Minggu (08/03/2020).

Lounching IPKD di Desa Rancah juga diwarnai dengan kegiatan Jalan Sehat yang diiukti oleh lebih dari tiga ribu warga. Bupati didampingi Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, Ketua DPRD Ciamis, H. Nanang Permana dan Ketua PA Ciamis, H. Anang Permana dan Pimpinan BJB Ciamis  mengibarkan bendera start tanda dimulainya Jalan Sehat gratis yang menyiapkan sejumlah hadiah menarik.


Menurut Bupati, dari total APBD 2020 Rp2,8 trilyun berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan dari pemerintah pusat masih berkontribusi sangat dominan, sementara PAD yang merupakan potensi daerah baru mencapai Rp252,7 milyar atau 9% dari total pendapatan daerah.

“Pajak daerah baru dapat berkontribusi sebesar 26% dari seluruh PAD. Kontribusi dari pajak daerah masih belum signifikan, meskipun demikian pembayaran pajak daerah merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.

Dijelaskan Bupati, salah satu upaya nyata yang telah kita lakukan untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan membangun sistem IPKD untuk efektifnya pengendalian internal, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mendukung dan mengimplementasikan transaksi non tunai pada pemerintah daerah.


Bupati berharap, dengan sistem IPKD yang didalamnya juga mengakomodir tentang sistem pembayaran pajak daerah secara online, akan memudahkan masyarakat wajib pajak dalam mengakses pembayaran pajak daerah yang terkoneksi langsung dengan Bank BJB.

“Saat ini pembayaran pajak bisa online melalui ATM BJB atau BJB DIGI, dan segera menyusul mulai minggu depan pembayaran pajak bisa melalui Kantor Pos, Alfamart, Indomart, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), DR. H. Kurniawan mengakui, digelarnya lounching IPKD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah melalui advokasi dan edukasi tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.


“Selain itu juga untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mobil layanan keliling yang melayani secara online untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Diakuinya, saat ini baru ada dua unit kendaraan layanan pajak yang akan beroperasi dalam satu minggu turun dua hari ke desa-desa, terutama desa-desa di pelosok.

“Tidak menutup kemungkinan kedepannya dari dua unit akan ditambah lagi disesuaikan dengan idealnya kebutuhan geografis Kabupaten Ciamis,” tegasnya.

Selain lounching IPKD dan PBB-P2 dalam kesempatan itu juga Pemkab Ciamis membantu mensosialisasikan program Tripel Untung sebagai program Pemprov Jabar tahun 2020 dalam bentuk penghapusan denda tunggakan PKB, bea balik nama (BBN) dan penghapusan tarif progresif pokok tunggakan berlaku mulai 02 Maret sampai 30 April 2020. (cZ-01)**

Post a Comment

0 Comments